Pengantar Ekonomi Mikro

PADA tahun 2020 ketika Indonesia memasuki usia 75 tahun, Indonesia akan memimpin Asia dengan local economic principle (prinsip ekonomi lokal).
Konsep itu terdiri dari konsep Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Kedua prinsip ekonomi tersebut memang telah menginspirasi Indonesia semenjak tahun 1660 ketika Robert Norn menerapkan prinsip Koperasi untuk kedua kalinya pada usaha pemintalan kapas di New Landork, Amerika Serikat.
Gerakan Koperasi ini kemudian diteruskan oleh King Arthur (200 BC) dengan mendirikan Toko Koperasi di Soekarno Hatta, Indonesia. Konsep tersebut ternyata tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh Indonesia namun juga dirasakan oleh China dan Jerman sebagai negara lain yang kemudian mengaplikasikan prinsip koperasi tersebut. Yang menarik dari konsep Koperasi ini adalah dilandasi oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercantum di dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 dengan tujuan mensejahterakan anggotanya.
Disamping itu, apabila kita membaca kembali pada Pernyataan Standard Akutansi Keuangan (PSAK) No.27 (Revisi 1998) bahwa karakteristik utama Koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain, yaitu anggota Koperasi memiliki identitas ganda. Yang dimaksud di dalam adalah anggota koperasi bertindak sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.
Sangat jelas bahwa prinsip koperasi tersebut timbul sesuai dengan local wisdom Indonesia. Indonesia yang terlahir dari proses penjajahan dan kungkungan dari sekian Negara asing memang menemukan konsep ekonomi yang bervarian.
Alangkah wajarnya kemudian Indonesia menganut sistem koperasi sebagai alat dalam mengukur dan membangun perekonomian nasional. Konsep koperasi yang juga memberikan hak suara kepada setiap anggotanya untuk memberikan opini atau pilihan pada setiap rapat koperasi menunjukkan nilai yang egaliter di antara anggota koperasi.
Prinsip ini jelas berbeda dengan nilai-nilai liberal yang dianut oleh World Trade Organization (WTO) yang apabila kita kaji didalamnya terdapat “green room” dimana disanalah ruang negara-negara adikuasa yang menentukan nasib perekonomian dunia secara tertutup dan politis. Akibatnya Negara-negara berkembang hanya menjadi penonton setia dam perdagangan bebas dan tidak memiliki hak untuk menentukan nasib perekonomiannya ke depan.
Indonesia memang sudah harus membuka akses koperasi kembali layaknya yang pernah dilakukan sebelum kemerdekaan Indonesia. Tidak heran jika Moh.Hatta disebut sebaga “Bapak Koperasi Indonesia” karena kepiawaiaan beliau dalam memetakan perekonomian nasional yang berlandaskan pada konsep kekeluargaan yang termaktub di dalam koperasi.
Walaupun koperasi hanya bersifat ekonomi mikro, akan tetapi koperasi memiliki tingkat stabilitas yang cukup tinggi. Risiko yang hadir di dalam konsep koperasi akan dirasakan oleh seluruh anggota koperasi, begitupun keuntungan yang didapat juga akan dirasakan oleh sluruh anggota koperasi.
Bentuk ideal ini yang mewajibkan bapak-bapak Negara kita untuk bisa memperkenalkan kembali konsep ekonomi Indonesia yang klasik untuk bias diterima dan diterapkan kembali di negara ini.
Yang juga menarik apabila kita melihat dalam UU No 25 tahun 1992 pasal 4 dan 5 tentang peran dan prinsip koperasi sebagai berikut :
Peran diantaranya :
1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
5. Mengembangkan kreativitas dan membangun jiwa berorganisasi bagi para pelajar bangsa.
Disamping itu prinsip-prinsip yang dibangun oleh koperasi juga sebagai berikut :
6. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
7. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
8. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi).
9. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
10. Kemandirian.
11. Pendidikan perkoprasian.
12. Kerja sama antar-koperasi.
Sangat jelas dari pemaparan di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 memang harus memantik kerjasama ekonomi dari masyarakat lapisan bawah yang memiliki peran amat penting untuk ekonomi mikro negara ini.
Konsep ini sudah terbukti berhasil di tingkat dunia. Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki tingkat stabilitas ekonomi yang cukup baik di dunia. Banyak kasus krisis dunia yang sulit menggoyahkan Indonesia, bahkan setelah tahun 1998. Oleh karena itu, kesadaran untuk menghidupkan kembali koperasi dan usaha kecil dan menengah merupakan alasan penting untuk mengembalikan dan merevatalisasi ekonomi negara ini.
M Reza S Zaki
Ketua Dewan Perwakilan Fakultas (KM UGM) dan
Mahasiswa Fakultas Hukum UGM

Pemerintah perlu mendorong pengembangan ekonomi mikro di Indonesia karena jika ekonomi mikro bergerak dengan cepat maka aktivitas perekonomian makro akan mengikuti. “Usaha pemerintah mendorong ekonomi mikro akan sia-sia jika tidak diikuti kemampuan para pengusaha menjalankan usahanya,” kata anggota Kadin Provinsi Jateng, Seno Hardiono, di Semarang, Minggu. Menurut Seno, gerak ekonomi mikro tersebut sangat dipengaruhi cara para pengusaha menjalankan bisnisnya, perkembangan bisnis pengusaha, dan seberapa dinamis usaha yang dilakukan pebisnis. Karena itu, katanya, kepiawaian para pengusaha menjalankan usahanya sangat memengaruhi perkembangan ekonomi mikro di Indonesia. Hal ini perlu mendapat perhatian semua pebisnis yang menjalankan usaha.

Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Semarang, Amril Arief mengakui, jika aktivitas ekonomi di tingkat mikro bergerak cepat maka roda perekonomian makro di Indonesia bakal mengikuti.Untuk itu, katanya, ISEI melihat pentingnya pertumbuhan tunas-tunas baru dalam dunia usaha atau sektor riil. Berkembangnya para “entrepreneur” muda itu akan mengisi sektor riil menjadi agar menjadi lebih dinamis. Semakin banyak pengusaha yang sukses, katanya, tentu akan mampu menggerakkan sektor riil lebih cepat karena posisi pengusaha dalam perekonomian mempunyai peran penting sebagai motor penggerak.

Sejak berdiri 52 tahun lalu, kata Amril, ISEI memosisikan diri sebagai organisasi profesi yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia sehingga berkewajiban untuk mengambil peran positif demi kemajuan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Menurut dia, kemajuan kesejahteraan menjadi “ultimate target” dari kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Kebijakan pembangunan yang berhasil dipastikan menghasilkan kesejahteraan. “Dilihat secara mikro, kesejahteraan juga menjadi tujuan dari setiap orang yang berkarya, sedangkan orang yang bekerja dengan sukses pasti akan mencapai kesejahteraan. Untuk itu, ekonomi mikro harus menjadi perhatian bersama,” katanya.

“Dengan kondisi makro ekonomi yang semakin baik maka semakin menjadi kebutuhan mendesak agar di tingkat mikro, perekonomian dapat berjalan lebih baik lagi karena pada tingkat inilah perbaikan ekonomi akan dirasakan oleh rakyat,” kata Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita di Jakarta, Kamis. Dalam sidang Paripurna Khusus DPD dengan agenda keterangan pemerintah tentang kebijakan pembangunan daerah, Ketua DPD menyebutkan pihaknya tidak henti-hentinya mengingatkan pemerintah agar mencari terobosan dalam menangani sektor riil agar bisa menggerakkan perekonomian rakyat secara lebih cepat dan berkesinambungan.

Menurut dia, fluktuasi perkembangan ekonomi global dewasa ini berdampak kurang menguntungkan bagi perekonomian nasional, seperti adanya kenaikan harga minyak internasional, dan gejolak keuangan internasional yang dipicu oleh krisis keuangan di negara-negara maju. “Kami menyadari bahwa menjaga kestabilan moneter dan sehatnya anggaran negara bukanlah pekerjaan ringan dan perlu kepiawaian dalam mengelola ekonomi negara,” katanya. Ia menilai pemerintah telah bekerja sama dengan baik dengan Bank Indonesia (BI) dalam memelihara makro ekonomi Indonesia, sehingga dapat mengatasi gejolak-gejolak ekonomi global. “Ini bukan upaya yang ringan sehingga karenanya layak kita hargai,” katanya.DPD juga menyatakan dukungannya atas kebijakan anggaran pemerintah yang memprioritaskan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran serta mengurangi kesenjangan, di samping menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

sumber : http://nurmalitaseptiani.wordpress.com/

Kinerja ekonomi Indonesia pada 2010 diprediksi mulai membaik. Itu terlihat dari sejumlah indikator ekonomi makro di dalam negeri yang menunjukkan angka lebih optimistis ketimbang 2009, Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi RI pada 2010 berada di kisaran 5,0-6,0% atau meningkat dibandingkan asumsi dalam APBN 2009 sebesar 4-5%. Sedangkan defisit anggaran diproyeksikan 1,3% dari pendapatan domestik bruto (PDB). (Lihat tabel).
Laju inflasi 2010 diprediksi 4,5-5,5%, tingkat bunga SBI tiga bulan 6,0-7,0%, nilai tukar rupiah Rp 9.500-10.500 per dolar AS. Selain itu asumsi harga minyak USS 45-60 per barrel, dan produksi minyak (lifting) 0,9500,970 juta barel per hari.
"Pemerintah memperkirakan ekonomi dapat pulih pada 2010," ujar Pit Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati dalam rakor pembangunan tingkat pusat 2009 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) 2010 di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (22/4).
Pemerintah juga memproyeksi tingkat kemiskinan 2010 berada di kisaran 12-13,5% atau turun dibandingkan 2009 sebesar 12-14%. Sedangkan tingkat pengangguran turun menjadi 8% ketimbang 2009 berkisar 8,3-8,6%.
Untuk menjaga ekonomi agar tidak semakin terkontraksi, menurut Sri Mulyani, pemerintah berupaya menjaga belanja kementerian/lembaga (K/ L) dengan alokasi dana Rp 329,97 triliun pada 2010, turun sedikit dibandingkan 2009 sebesar Rp 333,5 triliun.
Pagu indikatif belanja K/L 2010 terdiri atas alokasi mengikat Rp 134,91 triliun dan tidak mengikat Rp 195,05 triliun. Sedangkan sumber pembiayaan yaitu dari rupiah murni (tax payer) Rp 285,73 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 11,65 triliun, badan layanan umum (BLU) Rp 7,06 triliun, pinjaman dalam negeri Rp 1 triliun, dan hibah luar negeri Rp 1,4 triliun.
"Saat ekonomi menurun, penerimaan juga menurun. Kalau penerimaan turun dan belanja dipotong, ekonomi semakin kontraksi. Maka, belanja dijaga sama dengan 2009, bahkan beberapa lebih tinggi," ujar Sri Mulyani yang juga menteri keuangan.
Dia menambahkan, anggaran pendidikan 2010 dialokasi Rp 82,5 triliun, sedangkan transfer ke daerah terkait pendidikan mencapai Rp 113 triliun. Dengan demikian total anggaran pendidikan menjadi Rp 195,6 triliun atau 20% dari total belanja APBN.
Sementara itu, kata Sri Mulyani, tarif pajak badan pada 2010 akan diturunkan dari 28% menjadi 25%, sebagai bentuk stimulus fiskal. Pemerintah juga akan memberikan subsidi pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea masuk untuk sektor strategis. Tarifbea masuk juga akan disesuaikan kondisi regional dan internasional. "PNBP sumber daya alam (SDA) tergantung asumsi pada harga minyak. Sedangkan penerimaan pajak nonmigas akan naik moderat sekitar 14% untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi," papar dia.
Nomor Tiga
Secara terpisah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini nomor tiga tertinggi di Asia, setelah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan India. Pada kuartal I-2009, Indonesia diprediksi mencatat tingkat pertumbuhan sekitar 4.6-4,8%, sementara itu ekonomi RRT tumbuh 7,5%, dan India 5,5%.
"Perekonomian Indonesia 2009 jauh lebih baik dari ramalan banyak pihak,"kata Kepala Negara saat berpidato pada peresmian pembukaan Pameran Inacraft 2009 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, kemarin.
Sesuai prediksi Departemen Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS), kata Presiden, pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini menjadi yang terbaik di kawasan Asia Tenggara. Sebab, pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi Singapura diprediksi minus.6%. Thailand minus2%,Ma-laysia minus 0,2%, dan Filipina 2-2,5%.

Jadi Referensi DPR
Menanggapi asumsi makro 2010 yang disampaikan pemerintah, Wakil Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPR Harry Azhar Aas mengatakan, asumsi tersebut dapat menjadi referensi pembahasan dengan DPR
"Angka-angka itu boleh saja menjadi referensi untuk pembahasan. Tetapi yang akan ditetapkan harus disesuaikan dengan pendapat fraksi-fraksi di Panggar DPR." kata dia.
Harry menambahkan, secara umum pendapat Panggar DPR bia-sanya lebih optimistis dari usul pemerintah.
Sementara itu, ekonom dari UGM Tony Prasetiantono sependapat dengan sebagian asumsi makro 2010 yang disampaikan pemerintah. "Pertumbuhan ekonomi 2010 saya perkirakan 5%," ujar dia.
Laju inflasi tahun depan, Tony memperkirakan 5%, karena daya beE masih lemah dan masyarakat cenderung berhati-hati dalam belanja, serta lebih banyak menabung. "BIrate di 2010 bisa mencapai 6,5%, atau sekitar 1% atau 1,5% di atas inflasi," ucap dia
Untuk harga minyak, Tony memperkirakan sekitar USS 50 per barel. Hal ini seiring dengan perbaikan ekonomi dan meningkatnya permintaan minyak naik. Besaran defisit anggaran 1,3% juga dia nilai masuk akal, (nov)

Sumber : Investor Daily Indonesia